THR 2026 Kena Pajak? Rakyat Puyeng, Pejabat Senyum?

⚡ LEVEL 1: TL;DR (THR Dipajaki, Dompet Menangis!)

• DJP (Direktorat Jenderal Pajak) resmi mengonfirmasi bahwa THR 2026 akan dikenakan potongan Pajak Penghasilan (PPh 21).
• Perhitungan PPh 21 untuk THR ini kabarnya akan menggunakan skema bruto, alias langsung dipotong dari total THR sebelum dikurangi ini-itu.
• Kebijakan ini disebut-sebut sesuai dengan aturan perpajakan yang sudah ada, jadi bukan hal baru, tapi tetep aja bikin nyesek.

🗣️ LEVEL 2: DEEP DIVE (DJP & THR, Sebuah Kisah Klasik)

Halo, Sobat Gen Z dan para pekerja keras! Lagi-lagi ada kabar “menarik” dari pemerintah yang bikin dompet kita makin menjerit. Kali ini, DJP, instansi yang kabarnya sangat kompeten dalam mengelola keuangan negara, memastikan bahwa Tunjangan Hari Raya (THR) yang kita nanti-nantikan di tahun 2026 ini bakal kena pajak! Duh, THR kan buat mudik, beli baju Lebaran, atau nutup utang cicilan, eh malah dipotong lagi.

Mengingat rekam jejak DJP yang diduga kuat punya cerita panjang terkait kasus korupsi oknum pejabatnya (iya, kita semua masih ingat kasus-kasus ‘fenomenal’ itu lho!), kebijakan perpajakan semacam ini tentu bikin rakyat bertanya-tanya. “Uang pajak ini mau dikemanakan sih?” “Apakah akan dikelola se-profesional itu?” katanya. Rakyat kecil yang sudah pusing mikirin harga kebutuhan pokok naik, eh THR-nya malah “disentuh” juga.

Padahal THR ini kan ibarat “angin segar” di tengah perjuangan hidup. Tapi dengan skema potongan PPh 21 dari bruto, rasanya “segar”nya jadi berkurang drastis. DJP bilang ini sesuai aturan? Ya iya sih, tapi kok ya pas momen yang bikin rakyat makin ngenes? Semoga aja dana pajak yang terkumpul ini benar-benar untuk kesejahteraan rakyat, bukan malah buat nambah koleksi kendaraan mewah oknum, ya kan? Mari kita kawal bareng-bareng!

✊ Suara Kita:

“Semoga dana pajak ini benar-benar kembali ke rakyat dalam bentuk layanan publik yang maksimal, bukan malah ‘mampir-mampir’ ke kantong oknum. Mari awasi bersama!”