🔥 Executive Summary:
- Said Iqbal dari KSPI mengusulkan upah minimum Rp 7,5 juta dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21), bukan sekadar kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Usulan ini bertujuan langsung meringankan beban ekonomi buruh, meningkatkan daya beli, dan mendorong konsumsi domestik di tengah tantangan ekonomi global.
- Implikasinya luas, menuntut revisi kebijakan fiskal yang lebih progresif, sekaligus membuka kembali diskursus tentang keadilan pajak dan pemerataan kesejahteraan.
🔍 Bedah Fakta:
Di tengah dinamika ekonomi yang terus berputar, seruan untuk keadilan fiskal bagi para pekerja kembali mengemuka. Kali ini, datang dari Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), yang pada Senin, 16 November 2026, melontarkan gagasan progresif: upah buruh senilai Rp 7,5 juta per bulan selayaknya dibebaskan dari Pajak Penghasilan (PPh 21). Ini bukan sekadar permintaan kenaikan upah, melainkan sebuah inisiatif kebijakan yang menyentuh langsung kantong buruh melalui mekanisme pajak.
Menurut Said Iqbal, alasan di balik usulan ini cukup fundamental. Beban hidup buruh terus meningkat, sementara kenaikan upah seringkali tergerus oleh inflasi dan potongan pajak. Jika gaji Rp 7,5 juta dibebaskan dari pajak, daya beli buruh akan secara otomatis terdongkrak. Ini bukan hanya tentang angka nominal, melainkan tentang kapasitas riil buruh untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Sebuah argumentasi yang menyoroti urgensi keberpihakan negara terhadap kelas pekerja.
Analisis Sisi Wacana menggarisbawahi bahwa usulan ini menantang parameter Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku saat ini. Sebagai konteks, PTKP untuk wajib pajak orang pribadi lajang (TK/0) per tahun berkisar pada angka Rp 54 juta, atau sekitar Rp 4,5 juta per bulan. Artinya, buruh dengan gaji di atas Rp 4,5 juta per bulan sudah dikenakan PPh 21. Dengan usulan Said Iqbal, ambang batas bebas pajak akan naik signifikan menjadi Rp 7,5 juta, sebuah lompatan yang berpotensi membebaskan jutaan buruh dari kewajiban pajak bulanan mereka.
Mari kita lihat perbandingannya dalam tabel berikut, mengasumsikan seorang buruh lajang dengan gaji bruto Rp 7,5 juta per bulan:
| Komponen Gaji/Pajak | Kondisi Saat Ini (Asumsi PTKP Rp 4,5 Juta/Bulan) | Usulan Said Iqbal (Bebas Pajak hingga Rp 7,5 Juta) | Dampak Langsung pada Buruh |
|---|---|---|---|
| Gaji Bruto/Bulan | Rp 7.500.000 | Rp 7.500.000 | Stabil |
| Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)/Bulan | Rp 4.500.000 | Rp 7.500.000 | Kenaikan batas PTKP |
| Penghasilan Kena Pajak (PKP)/Bulan | Rp 3.000.000 (Rp 7,5 jt – Rp 4,5 jt) | Rp 0 | Penghapusan PKP |
| PPh 21 (Tarif progresif, asumsi 5% untuk PKP pertama) | Rp 150.000 (5% dari Rp 3 jt) | Rp 0 | Hemat Rp 150.000/Bulan |
| Gaji Bersih (Estimasi) | Rp 7.350.000 | Rp 7.500.000 | Peningkatan Rp 150.000/Bulan |
Dari tabel di atas, jelas terlihat bahwa usulan ini akan memberikan suntikan langsung ke daya beli buruh. Potongan pajak yang selama ini mengurangi pendapatan mereka akan dihapuskan, menyisakan lebih banyak uang untuk kebutuhan sehari-hari atau tabungan. Hal ini juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal karena peningkatan konsumsi.
💡 The Big Picture:
Usulan Said Iqbal ini bukan sekadar manuver politik, melainkan cerminan dari tuntutan keadilan sosial yang kian mendesak. Jika direalisasikan, kebijakan ini akan memiliki implikasi ganda. Dari sisi buruh, peningkatan gaji bersih akan menjadi angin segar yang signifikan, membantu mereka menghadapi inflasi dan tekanan biaya hidup. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan distributif, di mana beban pajak seharusnya lebih banyak ditanggung oleh kelompok berpenghasilan tinggi, bukan membebani pekerja kerah biru yang upahnya masih relatif pas-pasan.
Namun, dari perspektif negara, kebijakan ini tentu akan berdampak pada penerimaan pajak. Pemerintah harus mencari sumber pendapatan lain atau melakukan efisiensi anggaran yang lebih ketat. Inilah titik krusialnya: apakah negara siap mengorbankan sebagian penerimaan demi kesejahteraan rakyat kecil? Menurut analisis SISWA, ini adalah momen bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya terhadap reforma struktural yang berpihak pada rakyat, bukan hanya pada investasi atau segmen elit tertentu.
Pajak seharusnya menjadi instrumen pemerataan, bukan alat untuk memangkas daya beli kelompok rentan. Diskusi mengenai pembebasan pajak untuk upah di bawah ambang batas tertentu adalah langkah maju dalam mewujudkan sistem pajak yang lebih progresif. Ini juga bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali seluruh struktur PPh 21 agar lebih adil dan relevan dengan realitas ekonomi 2026. Sisi Wacana menilai, usulan ini layak dikaji secara mendalam oleh pembuat kebijakan, dengan fokus pada bagaimana memastikan bahwa keuntungan ekonomi benar-benar dinikmati oleh mereka yang paling membutuhkan: para pekerja yang merupakan tulang punggung ekonomi bangsa.
✊ Suara Kita:
“Keadilan fiskal adalah fondasi kesejahteraan. Sudah saatnya kita meninjau ulang sistem pajak agar berpihak pada rakyat, bukan sebaliknya. Kebijakan ini akan menjadi ujian komitmen negara.”
Gaji 7,5 juta bebas pajak? Halah, emang cukup buat nutupin harga beras sama minyak yang naik terus? Ini mah cuma di angan-angan aja. Kapan ya *daya beli* emak-emak kayak kita ini bisa naik beneran, bukan cuma dikasih janji manis? *Harga kebutuhan pokok* mah gak pernah libur naik!
Ngeri sih denger gaji 7,5 juta bebas pajak. Lah, saya yang gaji cuma *upah minimum* aja udah pusing tujuh keliling mikirin cicilan sama ongkos tiap hari. Jangankan bebas pajak, bisa nutupin *beban hidup* sehari-hari tanpa ngutang aja udah bersyukur banget. Kapan ya nasib kuli kayak kita ini bisa agak lega dikit?
Usulan bagus, tapi ya cuma usulan. Nanti juga mentok di wacana doang. *Kesejahteraan pekerja* itu emang penting, tapi biasanya cuma jadi bahan kampanye aja. Realisasinya? Kita lihat aja nanti. Saya sih sudah skeptis sama *kebijakan pemerintah* yang seringkali cuma angin lalu.