Likuiditas Perbankan Goyang: Rakyat Tersandera Strategi Elit?
Sisi Wacana membedah strategi pemerintah hadapi likuiditas perbankan. Siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari kebijakan yang patut diduga kuat melindungi kaum elit, bukan rakyat?
Sisi Wacana membedah strategi pemerintah hadapi likuiditas perbankan. Siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari kebijakan yang patut diduga kuat melindungi kaum elit, bukan rakyat?
Analisis kritis Sisi Wacana mengenai perlambatan penerimaan negara dari batu bara, membongkar dugaan kebijakan yang menguntungkan elit dan merugikan masyarakat akar rumput di tengah krisis fiskal.
Sisi Wacana mengupas tuntas narasi ‘kebutuhan teknis’ di balik penempatan kursi Prabowo-Gibran di sidang kabinet. Apakah hanya teknis, atau ada pesan politik yang lebih dalam?
Sisi Wacana membedah kronologi penculikan pegolf Jesslyn Wijaya versi keluarga. Analisis mendalam mengungkap pertanyaan di balik insiden yang menyoroti kerentanan keamanan publik di Indonesia.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang distribusi dana rehab-rekon dan penekanan akuntabilitas oleh Ketua Satgas PRR, menyoroti tantangan implementasi dan dampaknya pada keadilan sosial di Indonesia.
Analisis kritis ‘Sisi Wacana’ tentang tragedi banjir bandang yang menewaskan puluhan jiwa. Membedah akar masalah dari kebijakan tata ruang, deforestasi, hingga potensi kepentingan elit di balik bencana yang terus berulang.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang pernyataan Yusril Ihza Mahendra terkait kasus Jampidsus Febrie Adriansyah, menyoroti potensi konflik KPK-Kejagung dan implikasinya bagi pemberantasan korupsi di Indonesia.
Sisi Wacana menganalisis pernyataan Sufmi Dasco Ahmad tentang kewenangan Presiden dalam penunjukan Jampidsus pengganti Febrie, menyoroti relasi kekuasaan dan implikasinya bagi integritas hukum.
Sisi Wacana menganalisis defisit APBN sebesar Rp 196,5 triliun di semester 1 2026, membedah penyebab dan implikasinya bagi ekonomi dan masyarakat Indonesia.
Sisi Wacana mengupas tuntas kontroversi Babinsa dan Bhabinkamtibmas menarik pajak serta respons Dirjen Pajak. Mengapa wewenang bisa tumpang tindih dan siapa yang dirugikan?