Usul ‘Tembak di Tempat’: Solusi Cepat atau Pelanggaran HAM?
Sisi Wacana menganalisis usulan kontroversial Waka Komisi III DPR Sahroni tentang ‘tembak di tempat’ bagi begal, menimbang efektivitas dan implikasi HAM-nya.
Sisi Wacana menganalisis usulan kontroversial Waka Komisi III DPR Sahroni tentang ‘tembak di tempat’ bagi begal, menimbang efektivitas dan implikasi HAM-nya.
Sisi Wacana mengupas tuntas 5 syarat berat yang diajukan AS kepada Iran, mulai dari pembatasan nuklir hingga penyitaan uranium. Sebuah analisis tajam tentang geopolitik, kepentingan elit, dan dampaknya pada kedaulatan serta rakyat.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang potensi mineral tanah jarang di Indonesia, minat investasi dari Inggris dan Kanada, serta tantangan tata kelola yang berulang kali merugikan rakyat demi segelintir elit.
Sisi Wacana mengupas tuntas isu ‘kudeta senyap’ yang menghantui PM Inggris Rishi Sunak pada Mei 2026. Analisis mendalam tentang kepentingan elit, nasib Keir Starmer, dan dampaknya bagi rakyat.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang ancaman Iran menjadikan Teluk Oman ‘kuburan’ kapal AS, membongkar implikasi geopolitik, ekonomi, dan kemanusiaan di balik ketegangan ini.
Analisis tajam Sisi Wacana terkait penangkapan wartawan Republika oleh Israel, kecaman Kemlu RI, dan implikasinya terhadap kebebasan pers serta hukum humaniter internasional.
Sebuah maskapai penerbangan global mengungkap ‘skenario kiamat’ yang mengancam industri aviasi. Sisi Wacana membedah faktor pemicu seperti harga bahan bakar, rantai pasok, dan kelangkaan SDM, serta implikasinya bagi masyarakat dan potensi keuntungan elit.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang ironi Indonesia yang kaya elemen tanah jarang (REE) namun tertinggal dalam teknologi pemrosesannya, membongkar implikasi geopolitik dan keuntungan elit.
Analisis kritis Sisi Wacana terkait putusan MK tentang status Ibu Kota Jakarta dan respons PDIP terhadap Gibran, mengungkap intrik politik di balik isu nasional ini. Siapa diuntungkan?
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang kunjungan mendadak Menko PMK Muhadjir Effendy ke KPK, menyoroti implikasi bagi transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.