Bea Cukai: Aturan Ketat, Publik Penat, Elite Siapa Untung?
Sisi Wacana mengulas mengapa aturan Bea Cukai soal rokok, alkohol, dan vape sering memberatkan pelancong, dan siapa sebenarnya yang diuntungkan di balik ketegasan tersebut.
Sisi Wacana mengulas mengapa aturan Bea Cukai soal rokok, alkohol, dan vape sering memberatkan pelancong, dan siapa sebenarnya yang diuntungkan di balik ketegasan tersebut.
Jelang batas akhir, 9,6 juta Wajib Pajak telah lapor SPT melalui Coretax. Sisi Wacana mengulas capaian ini, menyoroti modernisasi vs. tantangan integritas DJP dan implikasinya bagi rakyat.
Analisis mendalam Sisi Wacana terkait relaksasi pelaporan SPT PPh OP 2025. Mengapa kebijakan ini muncul, dan siapa saja yang patut diduga kuat diuntungkan di tengah isu integritas DJP?
Analisis mendalam Sisi Wacana mengenai pengakuan Purbaya tentang sistem Coretax yang lemot dan indikasi ‘anak buah nakal’, menyoroti tantangan reformasi birokrasi dan dampaknya pada penerimaan negara.
Mengapa Purbaya ‘kurang bayar’ Rp50 juta saat lapor SPT? Sisi Wacana mengupas tuntas kasus ini dari kacamata sistem, bukan sekadar kesalahan individu.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang kebijakan DJP menghapus sanksi telat lapor SPT. Benarkah ini demi rakyat, atau ada agenda tersembunyi di balik manuver tersebut?
Sisi Wacana menganalisis kebijakan perpanjangan batas waktu lapor SPT WP OP oleh Purbaya Yudhi Sadewa hingga akhir April 2026, membahas keuntungan, kerugian, dan implikasi jangka panjang bagi rakyat dan sistem perpajakan.
Sisi Wacana membedah jurus pemerintah menghadapi dampak perang Timur Tengah dengan kebijakan pajak dan WFH. Siapa yang benar-benar diuntungkan di balik narasi ini?
Sisi Wacana mengulas video viral tentang zakat sebagai pengurang pajak. Bongkar regulasi, bedah manfaat, dan sorot tantangan kepercayaan publik terhadap institusi keuangan negara, termasuk rekam jejak DJP/Kemenkeu.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang empat golongan yang dibebaskan dari kewajiban lapor SPT Pajak. Apakah ini bentuk keringanan untuk rakyat ataukah ada potensi celah bagi ketidaktransparanan, mengingat rekam jejak DJP?