Manuver Tambang Prabowo: 70% untuk Negara, Siapa Untung?

Wacana penguasaan 70% hasil tambang oleh negara, bahkan hingga kepemilikan saham, yang dilontarkan oleh salah satu tokoh politik terkemuka, Prabowo Subianto, pada Minggu, 15 November 2026, sontak menjadi episentrum perdebatan publik. Di tengah hiruk-pikuk janji politik, usulan ini bagai oase di padang pasir bagi sebagian kalangan yang mendambakan kedaulatan ekonomi. Namun, bagi Sisi Wacana, setiap narasi yang berbau nasionalisasi besar-besaran selalu perlu dibedah lebih dalam: benarkah ini murni demi rakyat, ataukah ada kepentingan oligarkis yang patut diduga kuat menunggangi?

🔥 Executive Summary:

• Manuver politik Prabowo Subianto pada 15 November 2026 menyerukan kontrol negara atas 70% hasil tambang dan kepemilikan saham, mengklaim ini untuk kedaulatan ekonomi bangsa.
• Analisis Sisi Wacana menemukan bahwa meskipun retorika ini populer, implementasinya sangat kompleks dan berpotensi hanya menggeser kontrol sumber daya dari satu elit swasta ke elit negara, tanpa jaminan manfaat substansial bagi rakyat.
• Latar belakang dan rekam jejak tokoh yang kerap mengagungkan sentralisasi kekuasaan, memunculkan pertanyaan kritis mengenai potensi sentralisasi kontrol yang mungkin terjadi di balik kebijakan ini, bukan distribusi kesejahteraan.

🔍 Bedah Fakta:

Pernyataan Prabowo, yang menggaungkan semangat penguasaan sumber daya alam oleh negara, bukan hal baru dalam konstelasi politik Indonesia. Amanat Pasal 33 UUD 1945 memang menjadi landasan filosofis bagi negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. Namun, seringkali, implementasi di lapangan jauh panggang dari api. Sejarah menunjukkan, setiap kali ada upaya “nasionalisasi” atau peningkatan kontrol negara atas sektor vital, pertanyaan krusial selalu muncul: siapa yang sesungguhnya diuntungkan?

Menurut analisis Sisi Wacana, proposal “70% untuk negara” ini memiliki beberapa dimensi yang patut dicermati. Pertama, definisi “hasil tambang” itu sendiri. Apakah ini merujuk pada volume produksi, nilai penjualan bruto, atau keuntungan bersih setelah dikurangi biaya operasional? Kemudian, mengenai “sahamnya.” Apakah ini berarti akuisisi paksa, pembelian, atau peninjauan ulang kontrak konsesi yang sudah ada? Detail ini krusial dan kerap menjadi celah bagi negosiasi di balik layar yang jauh dari sorotan publik.

Lanskap pertambangan Indonesia saat ini didominasi oleh perpaduan antara perusahaan multinasional, BUMN, dan korporasi swasta nasional yang memiliki jaringan kuat dengan elit politik. Kebijakan semacam ini, bila tidak diiringi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel, patut diduga kuat hanya akan memindahkan konsesi dan kontrol dari tangan elit swasta lama ke tangan elit baru yang berkolaborasi dengan kekuatan negara. Rakyat, pada akhirnya, hanya akan menjadi penonton pergantian pemain di panggung hegemoni sumber daya.

Untuk memahami potensi implikasi kebijakan ini, mari kita bandingkan kondisi ideal dan realitas yang mungkin terjadi:

anya>

Mencermati rekam jejak tokoh yang kerap mengedepankan pendekatan otoritatif dalam berbagai kebijakan, manuver yang menekankan sentralisasi kontrol negara atas sektor strategis ini patut dibaca dengan kacamata kritis. Bukan rahasia lagi jika kekuatan politik yang terbiasa dengan model komando, akan cenderung melihat penguasaan aset sebagai alat legitimasi dan akumulasi kekuatan. Apakah ini berarti kembalinya model pembangunan yang mengesampingkan partisipasi akar rumput dan transparansi demi kecepatan, namun berpotensi membuka ruang bagi kolusi?

💡 The Big Picture:

Wacana penguasaan 70% hasil tambang oleh negara memang terdengar heroik dan patriotik. Namun, sejarah telah berulang kali membuktikan bahwa retorika semacam ini, tanpa disertai fondasi kelembagaan yang kuat, tata kelola yang imparsial, serta komitmen anti-korupsi yang tak tergoyahkan, hanya akan menjadi alat bagi perpindahan penguasaan sumber daya dari satu tangan elit ke tangan elit lainnya. Bagi masyarakat akar rumput, perubahan ini mungkin hanya terasa sebagai penggantian bendera di tiang yang sama.

Implikasinya ke depan, jika kebijakan ini diimplementasikan secara tergesa-gesa tanpa kajian mendalam dan partisipasi publik yang luas, adalah potensi ketidakpastian investasi, kemunduran iklim usaha, dan yang paling krusial, tergerusnya harapan rakyat akan keadilan sejati. Kekayaan alam Indonesia, yang seharusnya menjadi berkah bagi seluruh bangsa, tak boleh hanya menjadi rebutan di antara para pemburu rente politik. Sisi Wacana menegaskan, kedaulatan ekonomi sejati bukan hanya tentang kepemilikan formal, melainkan tentang distribusi manfaat yang adil, transparan, dan berkelanjutan bagi setiap warga negara, bukan hanya segelintir pihak yang berkuasa.

🔗 Baca Juga Topik Terkait:

• Janji Hemat Rp 400 T: Solusi atau Ilusi Fiskal Elite?
• Janji Prabowo: Anggaran Jumbo, Siapa yang Untung Sebenarnya?
• Haedar & Prabowo: Shiratal Mustaqim di Tengah ‘Kebijakan Berani’

✊ Suara Kita:

“Kebijakan besar tak cukup hanya dengan retorika heroik. Ia butuh visi yang jauh melampaui kepentingan elit, dengan implementasi yang transparan, akuntabel, dan berpihak nyata pada kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pengalihan kendali.”