Prabowo: ‘Londo Ireng’ Berjubah Wartawan, Siapa Targetnya?

Di tengah riuhnya diskursus nasional, pernyataan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menyulut perdebatan. Pada Sabtu, 25 Juli 2026, ia melontarkan ungkapan kontroversial yang menyamakan kelompok tertentu, khususnya wartawan dan LSM kritis, dengan ‘Londo Ireng’ yang kini “pakai baju wartawan dan LSM”. Pernyataan ini sontak memicu kekhawatiran akan pembatasan ruang sipil serta pertanyaan mendasar mengenai esensi kritik dalam sebuah negara demokrasi.

Sebagai portal jurnalis independen dan analis sosial, Sisi Wacana melihat pernyataan ini bukan sekadar retorika biasa. Ini adalah narasi yang patut dibedah secara mendalam: mengapa tudingan usang “Londo Ireng” kembali dimunculkan, dan siapa yang diuntungkan dari upaya delegitimasi terhadap pilar demokrasi ini?

🔥 Executive Summary:

  • Prabowo Subianto menuduh wartawan dan LSM kritis sebagai ‘Londo Ireng’ modern, memicu kekhawatiran serius tentang kebebasan pers dan ruang sipil.
  • Pernyataan ini patut diduga kuat sebagai upaya sistematis membungkam disonansi di tengah gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah.
  • Analisis Sisi Wacana (SISWA) mengidentifikasi pola historis delegitimasi terhadap oposisi sipil, menguntungkan segelintir elit penguasa dengan meminggirkan suara rakyat.

🔍 Bedah Fakta:

Frasa ‘Londo Ireng’ merujuk pada tentara bayaran pribumi yang direkrut Belanda di masa kolonial, kerap dipandang sebagai pengkhianat bangsa. Menggunakan analogi ini untuk melabeli jurnalis dan LSM pada tahun 2026 adalah manuver retoris sarat muatan historis dan emosional. Ini bukan kali pertama tokoh politik menggunakan narasi yang mendelegitimasi suara kritis dengan tuduhan bersekutu dengan kepentingan asing atau anti-nasional.

Rekam jejak Prabowo Subianto sendiri pernah dikaitkan dengan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 1998, yang berujung pada pemberhentiannya dari dinas militer. Latar belakang ini, menurut analisis SISWA, memberikan konteks pada kecenderungan naratif yang kerap memandang kritik sebagai ancaman, bukan bagian integral dari checks and balances demokrasi.

Wartawan dan LSM memiliki peran krusial dalam mengawasi kekuasaan, menyuarakan penderitaan rakyat, dan mendorong akuntabilitas. Tanpa peran mereka, demokrasi kehilangan kakinya. Tuduhan ‘Londo Ireng’ secara implisit mengisyaratkan bahwa kerja-kerja pengawasan ini adalah bagian dari agenda tersembunyi yang merugikan negara, alih-alih manifestasi fungsi esensial masyarakat sipil yang sehat.

Mari kita komparasikan peran ideal dan implikasi tuduhan ini:

Entitas Peran dalam Demokrasi (Ideal) Implikasi Tuduhan “Londo Ireng Berjubah”
Wartawan Independen Mengawasi kekuasaan, menyajikan fakta, menuntut akuntabilitas publik, menyuarakan aspirasi rakyat. Berpihak pada kepentingan asing, pengkhianat bangsa, merongrong stabilitas nasional, motif terselubung.
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mewakili suara akar rumput, advokasi hak-hak dasar, mendorong perubahan sosial dan keadilan. Menyusupkan agenda asing, alat destabilisasi, mencari keuntungan pribadi/kelompok, tidak nasionalis.

Tabel di atas menunjukkan betapa jauhnya tudingan tersebut menyimpang dari esensi peran wartawan dan LSM. Sisi Wacana berpendapat bahwa narasi semacam ini patut diduga kuat berfungsi menciptakan iklim ketakutan dan keraguan publik terhadap informasi dan analisis yang tidak sejalan dengan narasi pemerintah. Ini adalah strategi lama yang bertujuan memecah belah dan mengisolasi suara-suara kritis.

💡 The Big Picture:

Pernyataan Prabowo tentang ‘Londo Ireng’ modern ini memiliki implikasi serius bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ia bukan hanya menyasar individu atau organisasi tertentu, melainkan mencoba merusak kepercayaan publik terhadap fungsi pengawasan dan kontrol sosial. Ketika ruang kritik dipersempit dengan pelabelan mendiskreditkan, yang rugi adalah masyarakat akar rumput.

Siapa yang diuntungkan? Tentu saja, segelintir elit yang kekuasaannya tidak ingin diganggu gugat. Dengan melabeli kritik sebagai ‘pengkhianatan’ atau ‘intervensi asing’, mereka dapat menjustifikasi pembatasan kebebasan berekspresi dan menghalau tuntutan akuntabilitas. Ini adalah resep mematikan bagi iklim berdemokrasi yang sehat dan terbuka.

Sisi Wacana menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat untuk tidak gentar. Ruang wacana sehat dan kritik membangun adalah fondasi kemajuan. Melawannya dengan narasi usang adalah tanda kelemahan, bukan kekuatan. Masa depan Indonesia yang adil dan beradab hanya bisa terwujud jika setiap suara, terutama yang kritis terhadap kekuasaan, dihargai dan dilindungi, bukan dilabeli stigma historis yang merusak.

✊ Suara Kita:

“SISWA percaya bahwa ruang kritik adalah vitamin demokrasi. Membungkamnya, apalagi dengan narasi usang, adalah racun bagi kemajuan bangsa.”

5 thoughts on “Prabowo: ‘Londo Ireng’ Berjubah Wartawan, Siapa Targetnya?”

  1. Wah, ini sih masterclass strategi komunikasi politik ala pejabat tinggi. Daripada dijawab substansinya, mending stigma biar suara kritis itu langsung tumpul ya. Salut untuk ‘kreativitas’ dalam mematikan kebebasan pers. Bener kata Sisi Wacana, bahaya banget ini buat demokrasi sehat kita.

    Reply
  2. Ya ampun, bapak-bapak di atas sibuk ngatain wartawan ini itu, bilang Londo Ireng lah. Lah kita di bawah ini sibuk mikirin harga kebutuhan pokok yang makin mencekik. Gak peduli deh siapa ‘Londo Ireng’ itu, yang penting beras di dapur gak Londo ireng juga. Tolong urusin rakyat kecil dulu dong!

    Reply
  3. Pusing banget dengar berita ginian. Wartawan dibilang ‘Londo Ireng’, antek asing. Laah, saya mikirin gimana caranya naik gaji biar bisa nutupin cicilan KPR aja udah mumet tujuh keliling. Kapan ya pejabat mikirin nasib kita yang tiap hari jungkir balik cari sesuap nasi?

    Reply
  4. Waduh, ‘Londo Ireng’ berjubah wartawan? Anjir, ini judulnya udah kaya film kolosal. Tapi serem juga sih kalo suara kritis di ruang publik langsung distigma gitu. Bahaya banget buat opini masyarakat biar gak jadi satu arah aja. Menyala abangkuh, eh bapakku, eh maksudnya bahaya ini!

    Reply
  5. Sudah biasa begini. Setiap ada kritik pedas, pasti ada upaya pembungkaman atau delegitimasi. Entar juga mereda sendiri. Rakyat cuma bisa nonton drama di panggung politik. Toh, ujung-ujungnya kebebasan berpendapat cuma jadi retorika.

    Reply

Leave a Comment