RUU Perampasan Aset: Saat Habiburokhman ‘Skakmat’ ICW

Dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset kembali memanas, menyeret salah satu anggotanya, Habiburokhman, ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Namun, alih-alih merespons dengan defensif, politisi yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini justru melayangkan ‘skakmat’ balik, menuding Indonesia Corruption Watch (ICW) tidak pernah secara resmi mengajukan diri sebagai narasumber dalam pembahasan RUU krusial tersebut. Peristiwa ini bukan hanya sekadar adu argumen personal, melainkan cerminan kompleksitas partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi di Indonesia.

🔥 Executive Summary:

  • Anggota DPR, Habiburokhman, dilaporkan ke MKD atas dugaan pelanggaran kode etik terkait pernyataannya mengenai RUU Perampasan Aset.
  • Habiburokhman membantah tudingan ICW, menyatakan bahwa organisasi tersebut tidak pernah terdaftar secara resmi sebagai pihak yang mengajukan diri sebagai narasumber RUU dimaksud.
  • Polemik ini menggarisbawahi urgensi mekanisme partisipasi publik yang jelas dan transparan dalam setiap proses pembentukan undang-undang, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

🔍 Bedah Fakta:

Laporan terhadap Habiburokhman ke MKD berasal dari publik, yang menyoroti pernyataan sang anggota dewan terkait RUU Perampasan Aset dan kritik terhadap organisasi masyarakat sipil, termasuk ICW. Sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, peran Habiburokhman dalam legislasi ini tentu menjadi sorotan. Namun, responsnya kemudian justru membalikkan isu, mempertanyakan keabsahan kritik yang dilayangkan jika dasar partisipasinya tidak memenuhi prosedur formal.

Menurut analisis Sisi Wacana, inti permasalahan terletak pada standar “partisipasi resmi”. Dalam konteks legislasi, DPR biasanya membuka ruang bagi masyarakat sipil dan pakar untuk memberikan masukan. Pertanyaannya adalah, apakah tidak adanya pengajuan formal lantas membatalkan substansi masukan dan kritik yang disampaikan oleh organisasi seperti ICW, yang memiliki rekam jejak panjang dalam isu anti-korupsi?

Habiburokhman, dalam pernyataannya, menekankan bahwa DPR selalu terbuka untuk menerima masukan, asalkan mengikuti mekanisme yang ada. “Kami Baleg terbuka bagi siapapun yang ingin menjadi narasumber, yang penting ajukan secara resmi. Selama ini, ICW tidak pernah ajukan diri secara resmi untuk RUU Perampasan Aset,” ujarnya. Pernyataan ini sontak memicu perdebatan mengenai formalisme vs. substansi dalam partisipasi publik.

Untuk memahami lebih jauh dinamika ini, berikut adalah tabel kronologi singkat yang menggambarkan poin-poin krusial dalam polemik RUU Perampasan Aset dan keterlibatan para pihak:

Tanggal Estimasi Peristiwa Kunci Aktor Terlibat Catatan Penting
Awal 2026 RUU Perampasan Aset Masuk Prioritas Legislasi Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Pemerintah Dorongan kuat dari publik untuk percepatan RUU sebagai instrumen anti-korupsi.
Pertengahan 2026 Organisasi Masyarakat Sipil Suarakan Masukan & Kritik ICW, Masyarakat Sipil lainnya Menyoroti celah potensi pelemahan RUU dan mendesak partisipasi publik lebih luas.
Akhir Oktober 2026 Habiburokhman Dilaporkan ke MKD Pelapor (Elemen Masyarakat), Habiburokhman Terkait dugaan pelanggaran kode etik atas pernyataan mengenai RUU dan peran ICW.
Awal November 2026 Klarifikasi dan Bantahan Habiburokhman Habiburokhman, ICW Mengklaim ICW tidak pernah mengajukan diri secara resmi sebagai narasumber.
22 November 2026 Polemik Berlanjut di Ruang Publik Publik, Media, DPR, Organisasi Masyarakat Sipil Menyoroti mekanisme partisipasi dan transparansi legislasi.

Fakta bahwa ICW, sebuah lembaga yang dikenal aktif dalam isu korupsi, tidak “terdaftar resmi” sebagai narasumber memunculkan pertanyaan kritis. Apakah ada hambatan prosedural yang membuat LSM kredibel kesulitan mengakses forum legislasi? Atau, apakah ini hanya masalah komunikasi dan pemahaman yang berbeda tentang apa itu “partisipasi resmi”? SISWA melihat pentingnya meninjau ulang bagaimana DPR mengelola partisipasi masyarakat, agar tidak ada celah bagi formalitas untuk mengesampingkan esensi.

💡 The Big Picture:

Polemik antara Habiburokhman dan ICW, yang berujung pada laporan ke MKD dan ‘serangan balik’ yang tajam, adalah sebuah studi kasus menarik tentang hubungan antara parlemen dan masyarakat sipil dalam konteks pembentukan undang-undang. Di satu sisi, DPR memiliki mekanisme dan prosedur yang harus diikuti. Di sisi lain, organisasi masyarakat sipil seperti ICW memiliki mandat moral untuk menyuarakan kepentingan publik dan mengawal kebijakan, seringkali melalui jalur non-formal seperti advokasi dan tekanan publik.

Implikasi jangka panjang dari insiden ini bagi masyarakat akar rumput adalah kekhawatiran terhadap tergerusnya ruang partisipasi. Jika suara kritis dari organisasi independen dapat dengan mudah diabaikan karena alasan administratif, maka yang rugi adalah kualitas legislasi itu sendiri dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. RUU Perampasan Aset adalah salah satu senjata paling ampuh melawan korupsi, dan pembahasannya haruslah inklusif serta transparan seutuhnya.

Menurut pandangan Sisi Wacana, kedua belah pihak, baik parlemen maupun organisasi masyarakat sipil, perlu duduk bersama untuk mencari titik temu. Mekanisme partisipasi harus jelas, mudah diakses, dan tidak birokratis, namun juga tidak mengesampingkan pentingnya masukan substantif yang datang dari berbagai arah. Pada akhirnya, tujuan bersama adalah RUU yang kuat dan efektif, yang benar-benar berpihak pada keadilan dan kepentingan rakyat, bukan sekadar memenuhi formalitas semata.

✊ Suara Kita:

“Di tengah tarik-ulur legislasi penting, esensi partisipasi publik tak boleh dikorbankan demi formalitas administratif semata. Demokrasi yang sehat butuh lebih dari sekadar prosedur.”

7 thoughts on “RUU Perampasan Aset: Saat Habiburokhman ‘Skakmat’ ICW”

  1. Oh, jadi selama ini transparansi legislasi cuma teori di buku ya? Hebat sekali Bapak DPR kita ini, berhasil ‘men-skakmat’ lembaga yang inginnya aset koruptor kembali ke negara. Pujian setinggi-tingginya untuk trik menanyakan ‘surat resmi’ ini. Genius!

    Reply
  2. Astaghfirulloh. RUU perampasan aset kok ya ribet banget ya urusan iini. Mau pemberantasan korupsi saja kok susaah sekali. Semoga yg jujur selalu diberi kesabaran. Amin ya robbal alamin.

    Reply
  3. Halah, sibuk rebutan gitu ujung-ujungnya mah gak kelar-kelar itu RUU. Yang penting kebijakan publik harusnya bikin harga minyak goreng turun, bukan malah ribut soal siapa yang diajak ngomong. Dana negara nganggur gitu aja apa ya? Pusing saya liatnya!

    Reply
  4. Mikirin hukum pidana apalah itu, kepala saya cuma mikir besok makan apa, cicilan pinjol numpuk. Kapan ya DPR ini mikirin kita-kita yang susah? Kalau UU anti-korupsi beneran jalan, mungkin hidup kami gak seberat ini. Tapi ya gitu deh…

    Reply
  5. Anjirrr, drama apaan lagi nih? Bilangnya ICW gak resmi ngajuin diri, padahal mereka itu kan emang pengawas. Mekanisme pengawasan harusnya gampang, bro, biar anti-korupsi bisa menyala! Jangan cuma wacana doang. Receh bgt dah.

    Reply
  6. Ini sih jelas ada udang di balik batu. RUU Perampasan Aset yang bisa menyentuh regulasi anti-pencucian uang dan kekayaan negara itu pasti bikin banyak pihak gerah. Skakmat? Lebih mirip sandiwara untuk mengulur waktu agar RUU ini mati di tengah jalan. Semuanya sudah diatur dari atas.

    Reply
  7. Jelas sekali ada problem mendasar dalam sistem legislasi kita. Bukannya membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya, malah sibuk memperdebatkan formalitas administrasi. Ini bukan cuma soal RUU, ini soal integritas moral para pembuat kebijakan dan komitmen terhadap keadilan sosial!

    Reply

Leave a Comment