Anggaran Akses Keuangan: Efisiensi atau Ancaman Inklusi?
Sisi Wacana mengulas pemangkasan anggaran program inklusi keuangan menjadi Rp1,28 triliun. Apa dampaknya bagi masyarakat dan agenda pembangunan ekonomi yang berkeadilan?
Sisi Wacana mengulas pemangkasan anggaran program inklusi keuangan menjadi Rp1,28 triliun. Apa dampaknya bagi masyarakat dan agenda pembangunan ekonomi yang berkeadilan?
Analisis mendalam Sisi Wacana terkait pencairan dana Rp1.300 triliun oleh Kemenkeu dan janji ‘jor-joran’ Prabowo. Siapa yang patut diduga kuat diuntungkan dari alokasi anggaran ini?
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang pengesahan APBN 2027 yang mencapai Rp 4.106 T. Mengapa anggaran melonjak dan siapa yang patut diduga kuat diuntungkan di balik angka-angka besar ini?
Kementerian/Lembaga berbondong minta tambahan anggaran RAPBN 2027. Sisi Wacana membedah respons Purbaya Yudhi Sadewa dan implikasi bagi fiskal negara serta masyarakat.
Analisis kritis Sisi Wacana mengenai anggaran MBG 2027 senilai Rp240 triliun. Mengapa angka ini fantastis, siapa yang diuntungkan, dan implikasinya bagi rakyat?
Wakil Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan kenaikan anggaran perlindungan sosial menjadi Rp 550 triliun pada 28 Agustus 2026. Sisi Wacana membedah implikasi dan tantangan di balik angka fantastis ini bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
Bapanas mengajukan tambahan anggaran Rp16 triliun. Sisi Wacana membedah urgensi dan implikasi di balik permintaan fantastis ini bagi ketahanan pangan nasional dan rakyat.
Sisi Wacana menganalisis alokasi anggaran terbesar di RAPBN 2027. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari dana triliunan ini? Bedah fakta dan implikasinya bagi rakyat.
Analisis mendalam Sisi Wacana mengupas bagaimana Mahkamah Konstitusi diduga kuat menjadi ‘bengkel anggaran’ negara, menguntungkan elit dan memarjinalkan rakyat. Bedah fakta & implikasinya.
BGN menemukan anomali 414 program SPPG: dana telah cair namun dapur tak beroperasi. Sisi Wacana membedah implikasi dan kerugian bagi keadilan sosial. Analisis mendalam tentang akuntabilitas dana publik.