MK & Anggaran: Rakyat Tersingkir, Elit Pesta Proyek?
Sisi Wacana mengupas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran Modal Belanja Gedung (MBG) dan Pendidikan. Siapa diuntungkan di balik langkah ini? Analisis kritis dampaknya pada rakyat.
Sisi Wacana mengupas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan anggaran Modal Belanja Gedung (MBG) dan Pendidikan. Siapa diuntungkan di balik langkah ini? Analisis kritis dampaknya pada rakyat.
Analisis mendalam Sisi Wacana mengupas bagaimana Mahkamah Konstitusi diduga kuat menjadi ‘bengkel anggaran’ negara, menguntungkan elit dan memarjinalkan rakyat. Bedah fakta & implikasinya.
Analisis mendalam Sisi Wacana mengenai ‘darurat logika anggaran’ Program MBKM pasca-putusan kontroversial MK. Membongkar dampak dan kepentingan di balik ketidakpastian pendanaan pendidikan.
Sisi Wacana mengulas gugatan program ‘MBG’ di Mahkamah Konstitusi yang diselimuti misteri. Analisis mendalam tentang urgensi transparansi dalam kebijakan publik dan dampaknya bagi keadilan sosial.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang respons Telkomsel terhadap putusan MK terkait kuota internet. Siapa yang benar-benar diuntungkan dari kebijakan ini?
Sisi Wacana mengulas putusan MK pada 24 Juli 2026 yang menghapus masa aktif kuota internet, memastikan hak konsumen untuk memakai kuota hingga habis. Analisis kritis terhadap implikasi dan rekam jejak MK.
Analisis mendalam Sisi Wacana mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengukuhkan Jakarta sebagai Ibu Kota hingga Keppres IKN terbit. Mengapa ini terjadi dan siapa yang diuntungkan di balik keputusan ini?
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang putusan MK yang menegaskan Jakarta masih Ibu Kota Negara, implikasinya bagi politik nasional, dan respon Anies Baswedan yang elegan.
Analisis kritis Sisi Wacana terkait pernyataan Anwar Usman ‘ibarat bayi tanpa dosa’ pasca diberhentikan dari MK karena pelanggaran etik berat dan konflik kepentingan. Membedah dampak pada kepercayaan publik dan keadilan di Indonesia.
Analisis mendalam Sisi Wacana tentang potensi pemakzulan Prabowo-Gibran, menyoroti kontroversi hukum, rekam jejak, dan implikasinya bagi demokrasi Indonesia pada April 2026.